Pengadaan Kendaraan Dinas Ditiadakan
Pemkab Wajo
menerapkan kebijakan moratorium pengadaan kendaraan dinas pada RAPBD 2013. Hal
ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang bersentuhan
langsung masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Wajo, Andi Muslihin di sela pembahasan RAPBD, Jumat, 21 Desember, mengatakan, sejak 2012 ini, memang tidak ada penambahan randis operasional pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Kecuali, kata dia, mobil pemadam kebakaran, motor atau mobil sampah dan ambulans. Sebab, kendaraan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Namun, menurut Muslihin, sesuai dengan umur dan teknisnya sudah banyak yang mesinnya sudah tua, tapi tetap dioptimalkan untuk dimanfaatkan.
"Kita memang pending dulu, agar lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Terkait batas kebijakan moratorium, Muslihin mengaku belum tahu secara pasti. "Kita lihat saja tahun-tahun selanjutnya kalau memang memungkinkan. Namun, ini sudah tahun kedua komitmen kita bersama DPRD," tandasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, A.D Mayang mengatakan, kebijakan tidak menambah randis memang sudah sepantasnya dilakukan. Apalagi, selama ini belanja pegawai masih mendominasi alokasi belanja dibanding belanja publik.
Menurut dia, dari segi kelayakan, randis yang sudah banyak dan masih layak dipakai, sehingga akan mubazir saja jika dianggarkan. Saat ini, yang harus diprioritaskan adalah sektor pertanian, mengingat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Wajo didongkar oleh hasil pertanian.
"Kalau yang dianggap tidak terlalu urgen, lebih baik dialihkan ke yang betul-betul skala prioritas. Semisal, program-program yang berkaitan dengan pertanian," kata Mayang
Kepala Bappeda Kabupaten Wajo, Andi Muslihin di sela pembahasan RAPBD, Jumat, 21 Desember, mengatakan, sejak 2012 ini, memang tidak ada penambahan randis operasional pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Kecuali, kata dia, mobil pemadam kebakaran, motor atau mobil sampah dan ambulans. Sebab, kendaraan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Namun, menurut Muslihin, sesuai dengan umur dan teknisnya sudah banyak yang mesinnya sudah tua, tapi tetap dioptimalkan untuk dimanfaatkan.
"Kita memang pending dulu, agar lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Terkait batas kebijakan moratorium, Muslihin mengaku belum tahu secara pasti. "Kita lihat saja tahun-tahun selanjutnya kalau memang memungkinkan. Namun, ini sudah tahun kedua komitmen kita bersama DPRD," tandasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, A.D Mayang mengatakan, kebijakan tidak menambah randis memang sudah sepantasnya dilakukan. Apalagi, selama ini belanja pegawai masih mendominasi alokasi belanja dibanding belanja publik.
Menurut dia, dari segi kelayakan, randis yang sudah banyak dan masih layak dipakai, sehingga akan mubazir saja jika dianggarkan. Saat ini, yang harus diprioritaskan adalah sektor pertanian, mengingat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Wajo didongkar oleh hasil pertanian.
"Kalau yang dianggap tidak terlalu urgen, lebih baik dialihkan ke yang betul-betul skala prioritas. Semisal, program-program yang berkaitan dengan pertanian," kata Mayang
0 komentar:
Posting Komentar